BGD Dinilai Tak Becus Distribusikan Gas
Program konversi gas alias peralihan subsidi dari minyak tanah ke gas semakin membingkungan masyarakat kecil. Kasus tabung gas meledak yang meniumbulkan korban, kurangnya sosialisasi cara penggunaan kompor gas, membuat masyarakat takut menggunakan kompor gas.
Bagi masyarakat kecil, daripada mengikuti program yang belum dikuasai dan berisiko membahayakan jiwa, lebih praktis tetap menggunakan kayu bakar atau kompor minyak tanah.Misi pemerintah untuk membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyatakat kelas bawah menjadi tidak sampai karena ketidakberesan manajemen pengelola.
Kegelisahan masyarakat masih belum terjawab, pemerintah melalui Pertamina sudah berencana segera menarik peredaran minyak tanah dari pasar per April 2008. Padahal gejolak yang timbul sebagai ekses kurang sosialisasi konversi gas saja belum terselesaikan oleh pengelola distribusi seperti Banten Global Development untuk wilayah Provinsi Banten.
Berdasarkan penelusuran Koran Banten di lapangan, masih banyak warga di sejumlah kecamatan yang belum kebagian gas. Selain ada pula yang belum dibagikan karena jumlah gas belum sesuai dengan jumlah KK penerima, sehingga khawatir kalau dipaksakan menimbulkan berebutan.
Kecamatan Cipocok Jaya:
Ny.Eti, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cipocok Jaya.
Sampai saat ini saya belum menerima subsidi tabung gas LPG. Biasanya kalau sudah didistribusi, ada laporan dari pihak Kelurahan, tapi sampai saat ini belum menerima laporan.
M Lawi Suari, Lurah Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya
Belum ada penerimaan gas Elpiji. Padahal di Kelurahan Walantaka tempat saya bertugas dua minggu lalu, gas sudah dibagikan kepada warga.
A Supandi, Plt Kasi Kesos Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang
Saya heran karena pihak kelurahan tidak dilibatkan. BGD langsung membagikan gas melalui RT dan RW. Padahal seharusnya agar sistemnya berjalan tertib melalui kelurahan, karena pada saat saya turun ke lapangan tidak sedikit masyarakat yang menanyakan tentang elpiji, dan saya bingung menjeleaskannya.
Harusnya seperti subsidi Raskin, kan tertib. Berapa jumlah penduduk yang memerlukan dan dibagikan, datanya kami punya yang kemudian kami berikan laporan ke kecamatan, barangkali untuk menjadi bahan laporan.
Sementara untuk konversi gas elpiji ini kami bingung, karena sampai saat ini belum ada laporan tertulis dari pihak RT/RW kepada kami. Mungkin nanti saya akan datang langsung ke BGD untuk menanyakan bagaimana sistemmnya agar tertib. Berdasarkan informasi dari masyarakat, mereka banyak yang mengeluhkan karena banyak yang tidak kebagian pembagian itu.
Di kelurahan kami ada 27 RT dan 10 RW, yang sudah kebagian baru RT 2,3,7,8,5,dan 6 siusanya belum dapat, dan itu pun kami tidak memahami secara formal, karena itu hanya berdasarkan obrolan dari mulut ke mulut saja saat saya berada di lapangan.
Sengaja Belum Dibagikan
Di kelurahan Panggung Jati Kecamatan Serang gas justru sengaja belum dibagikan kepada warga. Menurut salah seorang warga yang tak mau disebutkan identitasnya, gas yang didistribusikan ke Kelurahan baru 500 tabung gas, “Jadi sengaja belum dibagikan, karena kalau dibagikan nantinya terjadi rebutan. Kabarnya akan dibagikannya bulan depan, sambil nunggu ada 2.500 tabung tambahan, sesuai dengan jumlah KK (Kepala Keluarga), biar pembagiannya tertib,” kata warga tersebut.
Menurut warga, sebenarnya mereka keberatan adanya program pengalihan dari minyak tanah ke gas. Karena kalau minyak tanah kan dengan uang Rp.2.500 bisa mendapatkan, tapi kalau tabung gas harus membeli mahal sekitar Rp. 60.000 dan harus sekaligus. Selain itu banyak ditayangkan di TV kasus kompor gas konversi yang meledak, warga pun jadi takut memakainya.
Menurut Ibu Yeti, salah seorang warga Panggung Jati, di kampungnya masih banyak yang memakai kayu bakar, dan belum bisa memakai kompor gas. “Sampai sekarang juga belum ada penyuluhan,” kata Ibu Yeti.
Kantor BGD Selalu Sepi
Kantor BGD terletak di Kompleks Ciceri Permai Serang. Kantor yang sedang menangani tugas besar berkaitan dengan khalayak ini ternyata selalu sepi. Beberapa kali wartawan Koran Banten mendatangi kantor ini untuk melakukan knnfirmasi kepada manajer ternyata selalu tak ada di tempat. Hanya ada karyawan yang setia menunggu kantor. “Bapak belum datang, mungkin nanti agak siang,” ungkap karyawan tersebut.
Selasa siang (19/3), wartawan Koran Banten kembali mendatangi kantor BGD. Suasana di kantor sudah terlihat banyak orang, tidak seperti sebelumnya. Tapi lagi-lagi manajer BGD, Ade, tidak ada di tempat. “Pak Ade belum datang, Mas bisa tinggalkan kartu nama saja, supaya bisa dihubungi jika Pak Ade sudah datang,” ujar karyawan BGD.
Selama dua hari wartawan Koran Banten mendatangi kantor BGD namun tak kunjung bertemu manajer BGD. Sekadar informasi, jangan heran kalau anda tidak bisa menemukan kantor BGD. Karena kantor BGD itu memang tidak dipasang papan nama sebagaimana layaknya sebuah kantor. Bertanya ke penduduk yang ada sekelilingnya pun banyak yang tidak tahu kantor BGD.
Hari Kamis (20/3) wartawan Koran Banten kembali datang, namun lebih parah lagi, bertepatan dengan tanggal merah, suasana di kantor BGD nampak sepi. Tak ada aktivitas apapun dan nampak tak ada penghuni. Menurut informasi yang diperoleh Koran Banten dari salah seorang penjaga keamaanan di wilayah itu, BGD memiliki karyawan cukup banyak sekitar 20 orang lebih. Tapi sepertinya masih ada ikatan saudara, kebanyakan dari Bandung.
Rudi Hermawan, Koordinator AMBISI (Aliansi Mahasiswa Banten Bersatu)
Program konversi minyak tanah ke Gas Elpiji, adalah program pemerintah yang sangat baik, cuma sayangnya Banten Global Development (BGD) sebagai pelaksana pendistribusian di Banten tidak becus dalam menjalankan tugasnya.
Bicara salah sasaran dari program subsidi pemerintah adalah hal-hal klasik, persoalannya terdapat pada manajerialnya yang dari dulu tidak ada yang pernah selesai. Sebagai contoh Beras raskin, BLT (Bantuan Langsung Tunai), semuanya pernah terjadi salah sasaran. Pada satu sisi, saya menilai program konversi minyak tanah ke Gas Elpiji itu memiliki kesan setengah hati dari pemerintah, coba saja perhatikan, masyarakat saat ini harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, di sisi lain masyarakat pun kesulitan mendapatkan gas elpiji. Itulah maksud saya tentang setengah hati dari pemerintah.
BGD jika kita lihat dari sejarah pendiriannya, didirikan oleh pemerintah, dan ditetapkan menjadi (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah. Tupoksinya adalah untuk membuat mengundang para investor bisa masuk ke Banten dan mengembangkan usahanya di Provinsi Banten, sekaligus memberikan jaminan keamanan. Kalau saat ini BGD mengerjakan menjadi regulator Gas Elpiji itu hanya pekerjaan sampingan saja, karena kekosongan kerjaan. Dari situ saja kelihatan bahwa BGD tidak mampu melakukan tugasnya.
Padahal untuk hanya menangani menjadi pelaksana dalam pendistribusian gas elpiji, ada lembaga pemerintah yang berwenang seperti BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat). Masa sekelas BGD menangani Konversi minyak, itu kan aneh. Seharusnya banyak program-program besar yang dikelola BGD.
Sekarang ini di Indonesia sedang ngetrend euforia korupsi di kalangan pejabat, kalau tidak korpusi itu bukan pejabat, makanya ini tidak heran kalau LPG aja di kemplang pejabat.
Setiap subsidi, apapun itu programnya fungsi kontrol harus dilakukan dengan keikhlasan. Semua memiliki hak untuk melakukan kontrol. Sehingga nantinya siapa saja yang melakukan pengemplangan harus berhadapan dengan masyarakat.
AMBISI di dalamnya terdapat KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), UMC (Untirta Movement Community), HAMAS (Himpunan Mahasiswa Serang), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), berkomitmen untuk mengawal setiap kasus sampai dengan tuntas. Jadi jika BGD melakukan korupsi maka akan berhadapan dengan AMBISI.
Muchsinin, Ketua LPM Provinsi Banten
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Banten Muchsinin meminta Banten Global Development benar-benar bertanggung jawab terhadasp pendistribusian gas. Masa sudah berkali-kali dikritik, diberitakan, dan ditegur oleh masyarakat di berbagai media massa tidak ada perubahan, seolah tidak merespon dan tidak menanggapi. Ini menunjukkan kinerja BGD yang tidak profesional.
Saya mengharapkan pemprov Banten dan anggota Komisi II DPRD Banten serius menyikapi hal ini, karena sudah banyak laporan dan keluhan dari masyarakat tentang ketidakberesan kinerja BGD. Mulai dari adanya pungutan Rp20 ribu untuk setiap tabung dan kompor gas, sampai kualitas selang gas yang tidak bermutu sehingga mudah meledak. Sampai kasus belum dibayarnya gaji dari para pencacah dan koordinatopr tim di tiap kecamatan selama 3 bulan. Dikemanakan uangnya, padahal pemerintah sudah mengucurkan honor para pencacah dan tim kecamatan itu.
Ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut nasib masyarakat, seharusnya BGD jangan main-main. Kalau memang tidak sanggup menangani distribusi gas, ya serahkan saja ke pihak lain. Masih banyak perusahaan lain, lembaga lain, yang sanggup menggantikannya.
LPM Banten sanggup dan siap jika diserahi tugas ini dan bisa menunjukkan kinerja lebih profesional. LPM Banten juga memiliki tenaga dan jaringan luas hingga ke seluruh pelosok desa. LPM ada di tiap desa. (beni/aan)
Tulis Komentar