Parpol dan Suara Rakyat
Pemilu 2009 walau masih sekitar satu setengah tahun lagi, namun infiltrasi dari elit-elit politik sudah terasa dari sekarang. Partai-partai politik sudah mulai turun ‘memperhatikan’ rakyat, para elit politik sudah mulai tampang muka dan ‘mendengarkan’ keluhan rakyat. Megawati tebar pesona pada suasana hari raya, SBY rajin berkunjung ke tempat bencana, Sutrisno Bachir bolak balik sana sini sembari pasang banner di mana-mana, Gusdur, Jusuf Kalla, dan lainnya hampir mempunyai kegiatan yang sama. Yaitu menggalang kekuatan.
Namun sementara itu, rakyat yang selama ini namanya dijual sebagai brand kampanye para elit politik sibuk pontang panting untuk mencari sesuap nasi, mencari tempat usaha lain karena para PKL terus menerus diusir. Ironis memang. Kita berputar hanya pada satu titik, perebutan kekuasaan.
Politik Sebagai Panglima
Selepas orde baru dan memasuki babak baru reformasi, kran demokrasi dan kebebasan berapresiasi dibuka seluas-luasnya. Implikasinya dapat kita lihat pada pemilu 1999 di mana 48 partai politik lolos untuk berebut tanah kekuasaan. Dan berlanjut pada tahun 2004 kemarin, walau di tahun 2004 jumlah partai yang ikut serta tidak sebanyak tahun 1999 karena peraturan menjadi lebih ketat, akan tetapi pangung politik tetap ramai untuk itu.
Di tahun 2009 nanti dapat diprediksikan bahwa pertarungan akan semakin ramai dan sengit. Sebelum itu pun, kita mulai bisa melihat manuver serangan atau politik galang kekuatan diantara para elit politik. Wiranto beriklan kemiskinan di media massa sembari menyentil pemerintahan SBY yang tidak berhasil mengentaskan kemiskinan, tercatat bahwa menurut hitung-hitungan kemiskinan versi Wiranto sebanyak 49,5 persen rakyat indonesia masih miskin berdasarkan data bank dunia. Kemudian
Megawati pun tak kalah panas melontarkan sindiran kepada pemerintahan SBY, bahwa pemerintah layaknya orang yang sedang senam ‘poco-poco’ maju selangkah, mundur selangkah. Tidak pernah ada kemajuan. Politik menjadi panglima, begitu kata orang-orang. Para elit hanya sibuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.
Di sisi lain, disahkannya Undang-undang pemilu ditahun 2008 ini semakin memperlihatkan kepada kita semua bahwa memang politik menjadi panglima dalam kehidupan Indonesia. Terlebih partai politik. Dalam setiap pasal jelas sekali terlihat hasrat dari para pelaku politik untuk membuat partai sebagai satu-satunya penentu kehidupan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Meski di antara partai-partai yang berkuasa, baik di pemerintahan maupun di parlemen muncul rivalitas, hampir semuanya sependapat bahwa partai dan bukan institusi lain yang berhak menentukan arah negeri ini, sekarang dan nanti di masa mendatang.
Partai yang mengatur nomor urutlah yang berfungsi sebagai penentu siapa yang bakal duduk di parlemen jika calon-calon yang ada memperoleh dukungan 30%. Ini merupakan bukti jelas adanya keperluan untuk membentuk partai politik terlebih dahulu untuk merebut kekuasaan ataupun sebagai pemegang kekuasaan. Dari sini, kemudian dapat kita simpulkan bahwa terjadi hegemoni politik besar-besaran melalui partai politik dalam dominasi ekonomi, sosial dsb.
Masyarakat yang selalu di gembar-gemborkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi nyaris tidak terjadi sama sekali. Tidak tersedia jalan yang layak bagi masyarakat untuk menolak hegemoni tersebut. Pemilu yang dianggap sebagai sarana untuk menghukum dan mendukung pihak-pihak yang benar-benar pas disebut agregator dan artikulator kepentingan rakyat pun tidak mengubah kenyataan tentang hegemonik partai politik.
Rakyat Tetap Sengsara
Sementara para elit berebut kekuasaan, nun jauh di sana orang-orang yang selama ini mereka atas namakan sedang berebut sesuap nasi dan sebidang lahan dagangan. Mencoba bertahan hidup atas kejamnya berbagai kebijakan yang telah mereka percayakan kepada orang-orang di pemerintahan. Ya, rakyat! rakyat tetaplah sengsara dan menderita. Keterwakilan rakyat atas parlemen ternyata tidak terbukti sama sekali.
Bisa kita tengok dalam sebulan terakhir hampir seluruh harga kebutuhan pokok di Indonesia terus merangkak naik. Kenaikan yang terus menerus ini mengakibatkan keluarga buruh, petani, nelayan kian terjepit. Dari hasil riset yang dilakukan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi menyebabkan keluarga buruh, nelayan dan petani terpaksa mengurangi konsumsi pangan. Sebelum ini keluarga tersebut menghabiskan sekitar 1,5 kilogram beras per hari, tetapi saat ini satu kilogram. Akibat kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, saat ini buruh, nelayan dan petani terpaksa berhemat. Mereka makan seadanya.
Selain itu juga gizi buruk, kelaparan, pengangguran, bencana alam terus menghantui rakyat. Bayang-bayang kenaikan listrik dan minyak semakin menekan kehidupan rakyat seiring dengan dicabutnya subsidi untuk PLN, minyak, dan sebagainya. Ironis memang dan menimbulkan sebuah pertanyaan, sebenarnya siapa yang diwakili oleh para anggota DPR di parlemen? Rakyatkah?
Wallahu a’lam
Muhammad Hilman Fikri
Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Untirta
Tulis Komentar